Kendati demikian, peta politik menuju 2029 tidak hanya ditentukan oleh persoalan pemakzulan, tetapi juga oleh kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, tingkat kepercayaan masyarakat, dan soliditas koalisi partai politik.
Baca Juga:BEM SI Kerakyatan Jatim Konsolidasi di Probolinggo, Isu BBM hingga Keadilan Kanjuruhan Jadi Sorotan
“Bagi Prabowo, tantangannya bukan sekadar menentukan sikap terhadap polemik pemakzulan, melainkan memastikan setiap keputusan tetap berpijak pada kepentingan nasional, menjaga stabilitas pemerintahan, dan menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku,” pungkas Baihaki. ***
